Kreativitas, Daya hidup PR

Apa yang menjadi rahasia sejumlah program Public Relation (PR) yang memenangkan ragam penghargaan bergengsi dunia, dari PR Lions Awards, Sabre Awards, hingga PRIA 2017? Apa pula yang menjadi pertimbangan perusahaan memilih agensi PR? Jawaban nya tak lain kreativitas. Ya, sentuhan kreativitas membuat program PR berbeda dan mampu “mencuri” perhatian khalayak. Boleh dibilang kreativitas merupakan daya hidup program PR.

Kreativitas kerap menjadi bumbu berbagai perbincangan atau bahkan program di beragam bidang, termasuk di bidang Public Relations (PR). Sebenarnya apa makna kreativitas? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Sejatinya, kreativitas berasal dari kata dasar kreatif yang maknanya memiliki daya cipta dan memiliki kemampuan untuk menciptakan.

Kreativitas dalam dunia PR sangat penting Menurut Andy Green dalam buku Creativity in Public Relations, kreativitas adalah kemampuan diri kita masing-masing untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan menyatukan dua elemen berbeda atau lebih dalam konteks baru, demi menyediakan nilai tambah dalam suatu tugas.

Riset Global Communication menyebutkan, Report 2017 menyebutkan, salah satu alasan utama sebuah perusahaan merekrut agensi PR adalah kemampuan berpikir kreatif dari para konsultannya. Pendek kata, kreativitas memang sangat penting dalam dunia PR. Terlebih kini di era disrupsi di mana perubahan begitu cepat dan persaingan menjadi kian kuat.

Di Indonesia, kebutuhan akan pentingnya kreativitas dalam dunia PR didorong oleh banyak hal, mulai dari perkembangan teknologi komunikasi yang kian canggih dengan hadirnya internet dan media digital, tuntutan publik akan pentingnya visual dan cerita yang menarik dalam sebuah produk komunikasi, hingga kebutuhan untuk meraih perhatian khalayak sehingga sebuah program dilirik dan mampu mengubah persepsi dan perilaku publik.

Sepanjang Maret lalu, Majalah PR INDONESIA, menyaksikan langsung parade kreativitas dari para praktisi PR di Indonesia yang mengikuti ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017. Bersama para dewan juri yang berasal dari para PR profesional dan akademisi, PR INDONESIA mencatat apa yang unggul dan beda dari masing-masing program. Hasilnya, merekalah yang tampil meraih trofi pada ajang tahunan di Bali itu. Bagaimana sejatinya program-program PR tersebut?

Secara umum program PR yang ikut dalam ajang PRIA 2017 terbagi dalam sejumlah subkategori, mulai dari digital PR, Corporate PR, Marketing PR, Government PR, dan Departement PR. Sementara Program CSR terbagi dalam subkategori lembaga negara, korporasi swasta nasional korporasi multinasional, dan perusahaan daerah, umumnya kampanye program PR. yang dilakukan lembaga pemerintah atau BUMN lebih kepada sosialiasi kebijakan

Government PR

Dari sejumlah kategori tersebut, Kementerian Keuangan menjadi institusi yang paling menonjol dengan meraih trofi gold pada program strategi komunikasi Amnesti Pajak dan Departemen PR, Saat menyampaikan presentasi di depan dewan juri, Ani Natalia, Kepala Subdit Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, menceritakan perjuangan tim sejak awal hingga menjelang berakhirnya program yang angka hanya sembilan bulan itu.

Pesan kunci yang diusung dalam program ini adalah Amnesti Pajak membangun perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pesan tersebut dikomunikasikan dengan strategi menggunakan endorser, komunikasi langsung, branding, menguatkan komunikasi internal, dan selling the content kepada media mainstream, Taktiknya memadukan above the line, below the line, dan through the line.

Strategi tersebut berhasil menembus dinding redaksi media, sehingga is Amnesti Pajak menjadi agenda utama pemberitaan media. Terlebih ketika Presiden Jokowi turun langsung dalam sosialisasi di sejumlah kota. Publikasi di berbagai media pun kian masif dan akhirnya kesadaran orang untuk mengikuti program ini meningkat hingga hampir mencapai 1 luta orang, dengan pencapaian uang tebusan hingga Rp 135 triliun dan lebih dari Rp 48oo triliun harta yang dideklarasikan.

Inisiatif program PR yang tak kalah menarik adalah Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (Lingkaran) yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Latar belakang program in tak lepas dari Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menjadi program Presiden Jokowi.

Menurut kepala Unit Komunikasi Eksternal Menurut Kepala Unit BPIS Ketenagakerjaan Indrajid Nurmukti, di Indonesia ada 120 juta pekerja yang terdiri dari 50 juta pekerja formal dan 70 juta nonformal atau bukan penerima upah/BPU, Dari 7o juta ada 51juta berlatar belakang pendidikan SD dengan penghasilan Rp 15-20 ribu per hari. Mereka tidak dapat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena itu melalui program Gerakan Nasional Lingkaran ini kami mengajak komponen bangsa gotong royong dengan cara yang transparan dan obyektif untuk membantu mereka," katanya seraya menambahkan saat ini dari total pekerja formal selama 40 tahun keberadaan BPJS Ketenagakerjaan (sebelumnya Jamsostek) baru 24 juta pekerja yang menjadi peserta dengan total uang jaminan Rp 260 triliun Sementara kepesertaan pekerja nonformal sangat rendah, baru 400 ribu peserta.

Dengan program baru tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan solusi dengan mengundang bantuan donatur, individu, perusahaan pemberi kerja, dan lainnya. Ajakan yang baru dimulai enam bulan lalu itu rupanya disambut positif. Bank Sulselbar dan Bank Mandiri turut menanggung iuran pekerja nonformal melalui kegiatan CSR-nya.

"Kami kaget, baru soft launching enam bulan sudah ada lebih dari 300 ribu tenaga kerja informal ter-cover melalui program ini. Kurang lebih ada empat ribu perusahaan yang mendaftarkan CSR untuk membantu para pekerja nonformal," katanya.

Karena baru soft launching, dari sisi PR aktivitas media yang dilakukan belum terlalu banyak. Hingga kini baru 32 artikel berita di koran dan 72 on-line. Bulan ini (Maret 2017), rencananya aplikasi mobile yang baru juga akan diluncurkan. Dengan begitu diharapkan publik makin tergugah untuk turut membantu program ini. "Kita harapkan semua rakyat Indonesia dapat ter-cover melalui jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian," harapnya.

Program yang baru berjalan ini diingatkan oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ariyani Djalal agar dijalankan hati-hati dengan mempertimbangkan trust publik terutama dari sisi pendataan agar data tidak dimanfaatkan untuk hal yang tidak diinginkan.

Tak hanya di tingkat pusat, program PR pemerintah daerah juga tak kalah menarik. Salah satunya Pemerintah Kota Tangerang melalui aplikasi Tangerang LIVE. Sebuah aplikasi kota pintar yang kini telah diadopsi 20 kota lain di Indonesia. Menurut Yunita, Kasubbag Pelayanan Informasi, Humas dan Protokol Sekda Pemkot Tangerang, aplikasi tersebut dibuat sebagai terobosan layanan informasi satu pintu dan terintegrasi untuk masyarakat Kota Tangerang. Selain aplikasi, humas Kota Tangerang juga mengelola berbagai program lain termasuk majalah internal untuk membangun meningkatkan, dan melindungi reputasi Pemkot Tangerang. Hanifudin Mahfuds